Tulisan Dari : Moh Ilyas
JUMAT pekan lalu, sebuah helikopter jatuh di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam insiden itu, seorang karyawan yang hendak masuk kerja tewas akibat dikena sebilah baling-baling helikopter tersebut.
Insiden ini cukup menyedot perhatian publik. Tapi bukan hanya karena ia meninggalkan duka, tetapi karena dari insiden ini diketahui bahwa kabar serbuan pekerja Cina ke negeri ini bukan isapan jempol belaka.
Dalam insiden ini diketahui jika helikopter dengan kode lambung PK-WSX dengan operator Whitesky itu mengangkut setidaknya enam warga negara Cina, yaitu Xi Laiwang, Guan Kejiang, Yang Xun, Zhao Yipu, Du Yifei, dan Du Gui. Mereka hendak meninjau area pertambangan di kawasan IMIP.
Dari peristiwa akhirnya juga terungkap bahwa Manajemen PT IMIP, perusahaan yang menyewa helikopter tersebut, menyatakan mereka mempekerjakan sekitar 3.000 warga Cina
PT IMIP sendiri merupakan perusahaan pengelola kawasan industri pertambangan, khususnya bahan mineral nikel. Pemegang saham terbesar PT IMIP adalah Shanghai Decent Investment (Group) 49,69%, diikuti PT Sulawesi Mining Investment 25%, dan PT Bintang Delapan Investama 25,31%.
Undang-Undang Pun Ditabrak
Kenapa pekerja asing khususnya yang berasal dari Cina begitu marak di Indonesia? Alasannya karena pemerintah seperti acuh tak acuh dan bahkan terkesan membiarkan keberadaan mereka, bahkan meskipun itu melanggar Undang-Undang sekalipun.
Ini bisa dilihat dari banyaknya pekerja Cina yang bekerja sebagai tenaga buruh kasar di perusahaan-perusahaan Indonesia. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan di pasal 42 mengatur bahwa tenaga kerja asing (TKA) hanya bisa bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli.
Salah satu contoh di Desa Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Di Konawe, buruh kasar pun berasal dari mancanegara. Jumlahnya bahkan ribuan.
Di sejumlah area sekitar Kawasan Industri Konawe saat sore, ketika jam pulang kerja, serasa satu perkampungan yang berada di Tiongkok. Di warung-warung orang bercakap Mandarin. Pun demikian halnya di pasar, orang tawar-menawar dalam bahasa Mandarin.
Data yang disebutkan perangkat Desa Morosi, tercatat 1.913 warga negara asing (WNA) yang bekerja di kawasan industri itu. Mayoritas bekerja di proyek smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Mereka tinggal di barak penampungan dalam kawasan proyek penanaman modal asing asal Tiongkok tersebut. Sebagai catatan, pembangunan smelter itu menelan dana lebih dari Rp 62 triliun.
Anehnya, jika dikroscek dengan data imigrasi Sulawesi Tenggara, jumlah TKA yang terdaftar sangat sedikit. Catatan pihak imigrasi menunjukkan, hanya 609 WNA yang bekerja di perusahaan tersebut. Sementara itu, pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) setempat mengatakan, ada 739 TKA yang bekerja di seluruh Sultra. Artinya, ada begitu banyak TKA yang belum terdaftar. Mereka hampir pasti menjadi TKA ilegal.
Selain itu, dari data yang dilansir Jawapos (2/1/2017) juga terungkap bahwa TKA yang bekerja di kawasan tersebut lebih banyak daripada pekerja Indonesia. Perbandingan pekerja Indonesia dengan Tiongkok 1:3. Pekerja asing yang tidak tercatat itu dipastikan sebagai tenaga kerja kasar. Mereka menduduki posisi di level bawah, buruh. Mereka biasanya kabur saat ada operasi imigrasi dan ketenagakerjaan. Karena itu, penertiban terhadap mereka sulit untuk dilakukan. Imbalan mereka pun lebih besar daripada penduduk lokal yang bekerja di posisi yang sama.
Ke depan, kondisi ini dimungkinkan akan makin menyudutkan anak anak-anak bangsa ini. Dengan kata lain, Tenaga Kerja Asing (TKA) terutama asal Cina akan semakin menjamur, dan hal itu secara otomatis dapat berdampak pada makin banyaknya pengangguran anak-anak negeri ini. Apalagi setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Perpres ini dianggap sebagai cara Jokowi dalam mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia. Jika demikian yang terjadi dapat dipastikan TKA, khususnya asal Cina yang menjamur di Indonesia, semakin bisa bernapas lega di bumi pertiwi ini. Wallahu a'lamu bi al-shawab.
Bintara, 23 April 2018
Pukul 02.05 WIB.