<center>http://walhiaceh.or.id/wp-content/uploads/2019/06/WhatsApp-Image-2019-06-18-at-14.23.14.jpeg</center> <br/><p>Banda Aceh, 18/6/2019. Wahana Lingkungan
Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menggugat Gubernur Aceh terkait pemberian Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan Pembangkit Linstrik Tenaga
Air (PLTA) Tampur -1 di Kabupaten Gayo Lues. </p>
<p>Gugatan tersebut sudah sampai pada tahap
pembuktian dan saksi, dimana pada sidang hari ini 18/6/2019 WALHI Aceh selaku
penggugat menghadirkan satu orang warga desa Pining sebagai saksi pakta dalam
persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.</p>
<p>Dalam persidangan saksi menyebutkan lokasi
pembangunan PLTA Tampur – 1 oleh PT. Kamirzu, merupakan kawasan pelintasan
satwa liar, terutama gajah. "Yang paling sering terlihat di situ gajah.
Kalau harimau jarang," kata saksi saat memberikan kesaksiannya di depan
majelis hakim.</p>
<p>Selai itu, saksi dalam kesaksiannya
menuturkan, PLTA Tampur - 1 yang bakal membendung sungai Lesten akan mengganggu
sumber kehidupan masyarakat di sana yang mencari ikan di sungai. "Air
sungai itu sumber kehidupan masyarakat setempat, di sana ada sungai-sungai
kecil, bisa menghasilkan ikan," ujar dia.</p>
<p>Saksi juga menyampaikan bahwa pada tahun 2006
Kecamatan Pining pernah dilanda banjir bandang yang merendam sembilan desa.
Banjir itu banyak menghanyutkan kayu besar, banjir itu diduga karena maraknya
penebangan liar di hutan Lesten. Saksi khawatir, hadirnya PLTA Tampur – 1 akan
memperparah kondisi tersebut.</p>
<p>Kondisi saat ini, di lokasi PLTA Tampur - 1
sudah terdapat dua bangunan, seperti pondok-pondok kayu. Bahkan saat melintas
menggunakan perahu di sungai Lesten menuju Tampur, saksi mendengar suara
pengeboran di kawasan PLTA.</p>
<p>Usai mendapat kesaksian dari warga, majelis
hakim menutup persidangan. Sidang selanjutnya bakal digelar Selasa, 25 Juni
2019, dengan agenda mendengar kesaksian fakta dan saksi ahli dari penggugat. Sidang
ke-12 tersebut dipimpin Majelis Hakim: Muhammad Yunus Tazryan, Fandy Kurniawan Pattiradja,
dan Miftah Saad Caniago.</p>
<p>Setidaknya,
ada sebelas alasan utama WALHI Aceh menggugat Gubernur Aceh terkait penerbitan
izin untuk PT. Kamirzu, seperti; Gubernur Aceh melampaui batas dalam penerbitan
izin, PT. Kamirzu tidak melakukan kewajiban hukum, cata yuridis dalam
penerbitan beberapa keputusan dalam satu keputusan, tidak adanya rekomendasi
dari Bupati Aceh Timur, tanggal penerbitan IPPKH tidak rasional, area izin
berada dalam kawasan zona patahan aktif, izin berada dalam kawasan hutan dan
KEL, ancaman terhadap satwa, ancaman terhadap sumber air, dan penerbitan IPPKH
bertentangan dengan azas perundang-undangan. Mulai dari sidang hari ini WALHI
Aceh akan melakukan pembuktian terkait alasan-alasan tersebut, baik melalui bukti
surat maupun saksi fakta dan ahli. </p>
<p>PT.
Kamirzu akan membangun mega proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur
– 1 dengan kapasitas produksi 443 MW, di Desa Lesten, Kabupaten Gayo Lues. PT.
Kamirzu yang merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) akan menggunakan
area seluas <em>±</em><em>
</em>4.407 ha, yang terdiri dari Hutan
Lindung (HL) 1.729 ha, Hutan Produksi (HP) 2.401 ha, dan Area Penggunaan Lain
(APL) 277 ha. </p>
<p>Kekhawatiran terbesar dari pembangunan PLTA
tampur – 1 akan terjadi bencana ekologi yang akan berdampak kepada kabupaten
Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan juga Kabupaten Gayo Lues yang merupakan lokasi
mega proyek tersebut. Selain itu, akan terjadi konflik sosial akibat relokasi
desa Lesten. []</p>
<p>Banda Aceh, 18 Juni 2019</p>
<p><strong>Eksekutif
WALHI Aceh</strong></p>
<p><strong>M. Nasir</strong></p>
<p>Kadiv Advokasi dan Kampanye</p>
 <br /><center><hr/><em>Posted from my blog with <a href='https://wordpress.org/plugins/steempress/'>SteemPress</a> : http://walhiaceh.or.id/press-release-lokasi-plta-tampur-sering-dilintasi-gajah/ </em><hr/></center>